Nusakini.com--Semarang--Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan dan Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang adalah Kantor Pertanahan di Provinsi Jawa Tengah yang memperoleh penghargaan kinerja terbaik pertama dan kedua. Penghargaan tersebut diberikan secara langsung oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah Jonahar, di Aula Sentosa, Gedung Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Semarang, Jumat malam, (4/1).

Penghargaan yang diterima tersebut tentunya adalah buah dari pengorbanan Jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan dan Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang yang telah giat untuk menyukseskan program strategis nasional (PSN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di wilayahnya. 

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan, Hartoyo yang merupakan juara umum kinerja terbaik pertama mengatakan bahwa dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang terpenting adalah harus semangat dalam bekerja. “Kita tanamkan pada diri kita bahwa pekerjaan yang kita lakukan adalah bagian dari ibadah dan bisa berguna untuk masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya,” ujar Hartoyo. 

• Ditjen Tata Ruang Gelar Ekpose Kegiatan Penyusunan Materi Teknis dan Ranperkada RDTR
• Menteri Nusron Jadi Saksi Pelantikan Pejabat Generasi Pertama di Kantor Komunikasi Kepresidenan
• Kunjungi Kantah Kabupaten Gresik, Wamen Ossy Tekankan Soal Pengelolaan Pertanahan yang Adil, Merata, dan Berkesinambungan dengan Ekonomi
• Optimalkan Investasi dan Mitigasi Bencana: Konsultasi Publik dan KLHS RDTR WP Pulau Malan Kab. Katingan Diadakan
• Sesditjen Tata Ruang Hadiri Webinar Transformasi Digital dalam Penataan Ruang

Hartoyo mengatakan bahwa pihaknya telah berhasil menyertipikatkan tanah masyarakat Grobogan sebanyak 55.150 bidang tanah pada tahun 2018. “Tahun ini target PTSL kita terbanyak se-Jawa Tengah, kita akan gandeng perangkat desa dan kita harapkan tahun ini fokusnya adalah Kriteria 1 dan Kriteria 4,” imbuhnya. 

Ia mengungkapkan bahwa sebenarnya dari jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan tidak memenuhi syarat karena dari jumlah beban kerja dan jumlah SDM tidak seimbang. “Namun demikian dengan jumlah Aparatur Sipil Negara sebanyak 50 dan Pegawai Tidak Tetap sejumlah 38 kita tetap semangat, kita berikan insentif dengan bayaran berbasis kinerja, rewardnya dengan capaian kinerjanya, dan kita memberikan motivasi kepada pegawai bahwa semua harus turun ke lapangan dan ada pengawasan,” ungkapnya. 

Sementara itu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, Sepyo Achanto yang merupakan juara kinerja terbaik ke-2 mengucapkan terima kasih kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah yang telah memberikan bimbingan sehingga Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang dapat melampaui target yang telah ditetapkan. “Baik itu PTSL, Redistribusi Tanah, Konsolidasi Tanah, Pelayanan Rutin, Pembangunan Zona Integritas, IP4T (Iventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah), Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Pengadaan Tanah dan penyelesaian masalah pertanahan baik yang skala kecil maupun besar,” ungkap Sepyo Achanto. 

Sepyo Achanto mengatakan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, ia dihadapkan pada volume kerja yang tinggi namun ketersediaan SDM tidak mencukupi. Untuk itu pihaknya menekankan pembagian tugas dan penanggung jawab yang jelas sesuai tupoksi Eselon 4 masing-masing. 

“Misalkan untuk PTSL diberikan pembagian tugas yang jelas, semua penanggung jawab wajib menjadikan data _dashboard_ PTSL sebagai pedoman utama, _dashboard_PTSL dan Sistem Kendali Mutu Program Pertanahan (SKMPP) saya pantau langsung dengan anggota tim Seksi Hubungan Hukum Pertanahan dan para admin KKP. Sehingga saya dapat memantau secara _realtime_ perkembangannya dan apabila terdapat kendala dapat diatasi secara cepat,” ungkap Sepyo Achanto. 

Lebih lanjut Sepyo Achanto mengatakan bahwa hal yang tidak kalah penting untuk menjamin kelancaran seluruh kegiatan haruslah berkoordinasi dengan baik bersama pihak Pemerintah Kabupaten, Kejaksaan dan Kepolisian. “Termasuk kami minta bantuan BABINSA sesuai petunjuk Bapak Kakanwil untuk mengatasi minimnya SDM dalam pengumpulan data yuridis,” pungkasnya.(R/Rajendra)